Tags

, ,

Studi-studi pembangunan ini buat saya menarik. Menarik karna waktu saya bekerja dengan petani di Nias, salah satu daerah termiskin, saya melihat banyak sekali ‘keanehan’ dalam konteks kebijakan dan cara pandang akan masalah-masalah pembangunan ini. Satu hal yang menggelitik saya adalah cara pandang dari pengambil kebijakan di pulau itu yang masih menganggung-agungkan pendekatan ‘trickle down effect’ atau tetesan ke bawah. Dan cara pandang ini adalah salah satu warisan cara pandang dari rejim Orde Baru.

.

Ketika Suharto tumbang, salah satu kritik pedas akan pola pembangunan yang dijalankan rejim Orde Baru pada saat itu adalah ‘trickle down effect’ ini. Cara pandang ini mengasumsikan bahwa untuk mensejahterakan sebuah masyarakat maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan (kemudahan-kemudahan) kepada investor untuk membangun industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja dan menstimulus pergerakan ekonomi. Ketika ekonomi besar, maka dengan sendirinya kesejahteraan ini bisa merembes ke bawah, ke masyarakat. Artinya dengan demikian masyarakat bisa sejahtera.

.

Maka di tingkat praksis kemudian yang dilakukan oleh pemerintah adalah ‘mengundang investor’ menanamkan modalnya atau lebih tepatnya menguras habis sumber-sumber daya alam. Selama 32 tahun di bawah kepemimpinan rejim Suharto, Indonesia sangat terbuka bagi penanaman modal asing dan modal dalam negri juga (pengusaha dan keluarga Suharto). Maka tidak heran kemudian kalau hari ini dari Sabang sampai Merauke, perusahaan-perusahaan asing (global) tersebar mengeruk keuntungan dari kelimpahan sumber daya alam negri ini. Sebenarnya, pendekatan ini barangkali bisa berhasil ketika exploitasi ini memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi pertanyaannya hari ini adalah benarkah itu yang terjadi? Benarkah masyarakat kita ini mengalami kemajuan atau peningkatan kesejahteraan. Janji akan trickel down effect itu, tetasan ke bawah itu, tidak berjalan. Malangnya, kebijakan ini masih saja menjadi landasan utama berpikir oleh pemerintah hari ini dengan model privatisasi atau liberalisasi usaha-usaha negara ke pihak swasta. Contoh yang paling dekat dengan kita misalnya adalah kalau tidak salah yang memiliki indosat dan telkomsel hari ini bukan pemerintah Indonesia lagi tetapi investor dari Singapur. Padahal dua perusahaan telekomunikasi ini mestinya bisa menjadi mesin uang bagi pemerintah.

.

Nah, di hampir semua wilayah barangkali, pengambil kebijakan masih memegang paradigma itu; mengundang investor. Padahal, sebenarnya dalam pandangan saya yang paling awam dan sederhana ini, petani, nelayan dan sektor pengusaha kecil itu yang harusnya diperkuat, diberdayakan sehingga sebuah wilayah mampu swa sembada pangan (self-sufficient) dan pergerakan ekonomi bisa sustained (berkesinambungan). Selain itu, pemerintah harusnya memiliki posisi tawar (bargaining position) yang tinggi dengan para investor terutama soal bagi hasil dan alih teknologi. Artinya bahwa selama sekian tahun diberikan konsesi atau kemudahan kepada investor ini, masyarakat setempat sudah bisa mengelola perusahaan-perusahaan itu sendiri. Tetesan ke bawah dalam bentuk bagi hasil juga bisa dirasakan. Dan ini hanya bisa dilakukan, menurut pemikiran saya, ketika ada praktek-praktek pemerintahan yang bersih. Pra-syarat ini penting karena kalau tidak, investor dengan sangat mudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa tanpa berbagi dan hanya memberikan sedikit imbalan atau upeti kepada penguasa wilayah (baca, kolusi dan korupsi). Dan saya kira itu yang terjadi hari ini. Tidak heran, justru di daerah-daerah yang kekayaan alamnya dieksplorasi habis-habisan, wilayah itu tetap berada di bawah garis kemiskinan.

.

Lalu pertanyaan saya kemudian adalah darimana asal muasal pemikiran model pembangunan seperti ini?

.

Pertanyaan ini dan segudang kompleksitas persoalan pembangunan lainnya (yang saya tulis di atas saya kira sangat sederhana sekali) mendorong saya untuk kemudian mengambil ‘Development Studies’ ini karena saya pikir saya bisa belajar tentang sejarah pemikiran pembangunan itu sendiri, perubahan paradigma, kebijakan publik dan berbagai isu lain.

.

..

Development studies ini sebenarnya merupakan inter-displinary dan multi-displinary studies. Dia tidak melulu persoalan ekonomi semata walaupun aspek ekonomi merupakan bagian penting dari studi ini. Dan karena kelenturannya ini, dia menjadi menarik. Ada banyak aspek yang bisa difokuskan sebagai core studies semisal hubungan pembangunan dengan budaya, lingkungan, pendidikan, atau isu-isu kemiskinan, bantuan, NGO, public policy bahkan ada yang menghubungan dengan agama; bagaimana ajaran agama berpengaruh terhadap model2 pembangunan atau pembentukan masyarakat.  Studi ini juga bisa dikaitkan dengan antropologi, perencanaan wilayah (urban planning?), dll.. Jadi buat saya, ini cukup menarik..

.

Saya apply 4 universitas untuk program Research Master atau MPhil (Master of Philosophy) development studies ini di ISS (Institute of Social Studies), University of Amsterdam, Oxford University dan University of Birmingham…

.